UPDATE
Raup Rp50 Ribu per Transaksi, Terduga Mucikari Diamankan Polresta Sumenep • Perkuat Regenerasi, Ansor Rubaru Buka Pendaftaran PKD V Merah Putih • Rakyat Sipil Dibantai Militer: Kembalikan TNI ke Barak • Kayu Penyangga Lapuk, SDN Kolo-Kolo III Terancam Ambruk • Takut Dokter Tersinggung, Rujukan Pasien BPJS di Legung Disorot • Tak Hanya Fokus pada Event, Asmaraloka Bangun SDM Profesional • Polresta Sumenep Mulai Operasi Zebra Semeru 2026 • Kepulangan Pemuda Bangkalan Berujung Duka, Ditemukan Tak Bernyawa di Sawah
Beranda › Pemerintahan › Detail berita
Pemerintahan

DPD RI Dukung Upaya Sumenep Menjadi Kabupaten Kepulauan

Penulis: arusmaduraMinggu, 26 Juli 2026 · 13.43 WIB
Iklan

SUMENEP, ARUSMADURA – Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengubah status daerah menjadi kabupaten kepulauan. Menurutnya, karakter wilayah Sumenep yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan kebijakan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.

Dukungan tersebut disampaikan Lia saat berkunjung ke Pendopo Agung Keraton Sumenep, Sabtu (25/7/2026), bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Baca jugaProyek Penerangan Jalan Manding Sumenep Habiskan Rp1,62 Miliar

Lia menyebut Kabupaten Sumenep memiliki sekitar 126 pulau, dengan 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Karena itu, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, hingga pelayanan publik memerlukan pendekatan yang lebih khusus.

Iklan

“Wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, hingga pemerataan pelayanan publik. Pendekatannya tentu berbeda dengan daerah daratan,” katanya.

Baca jugaData OPD Tak Sinkron, Sumenep Siapkan Aturan Satu Data

Baca juga: PMII Wiraraja Sambut Status Baru Polresta Sumenep, Minta Perubahan Nyata Bukan Sekadar Nama

Ia menilai perubahan status menjadi kabupaten kepulauan akan memperbesar peluang Sumenep memperoleh kebijakan afirmatif dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Baca jugaRatusan ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Fauzi Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

“Yang diperjuangkan bukan sekadar perubahan status administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat kepulauan memperoleh perhatian dan keadilan pembangunan dari negara,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Sumenep Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Joko Satrio, mengatakan pemerintah daerah terus menyiapkan kajian akademik, dukungan masyarakat, serta kelengkapan administrasi untuk mendukung usulan tersebut.

“Seluruh tahapan terus kami siapkan agar usulan Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten kepulauan memiliki landasan akademik dan administrasi yang kuat,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Sumenep Wajibkan Bahasa Madura Jadi Muatan Lokal di Seluruh Sekolah, Termasuk Wilayah Kepulauan

Menurutnya, perubahan status itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi maritim, perikanan, pariwisata, dan ekonomi pesisir di Kabupaten Sumenep.

“Sumenep memiliki potensi besar di sektor maritim, perikanan, pariwisata, dan ekonomi pesisir. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, potensi tersebut akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Yhy/Arusmadura)

Iklan

Berita Terkait

Komentar

Tinggalkan komentar

Komentar akan tampil setelah dimoderasi redaksi.