ARUSMADURA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur, resmi membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sampang Slamet Junaidi dalam rapat koordinasi lintas sektor beberapa waktu lalu.
“Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan ini sesuai dengan arahan Bupati Sampang Slamet Junaidi pada rapat koordinasi lintas sektor beberapa hari lalu,” katany, Rabu (11/5/2026).
Ia menjelaskan, program MBG dinilai memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas gizi pelajar sebagai bagian dari upaya mencetak generasi masa depan yang lebih baik.
Menurutnya, pemerintah daerah menilai implementasi program ini harus benar-benar berjalan optimal di lapangan.
“Karena itu, kata dia, bupati menganggap bahwa cita-cita dalam bentuk program MBG tersebut juga harus terlaksana dengan baik.”
Yuliadi juga menyoroti sejumlah temuan di lapangan yang menjadi perhatian, mulai dari kasus keracunan hingga menu makanan yang tidak sesuai standar.
“Sebab, banyak kasus yang selama ini telah terjadi. Selain kasus keracunan, juga ditemukan menu MBG yang tidak sesuai standar, atau terkesan asal-asalan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan Tim Binwas MBG akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Sampang.
Pengawasan dilakukan secara berkala dengan turun langsung ke lapangan guna memastikan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat sesuai standar.
“Intinya, pengawasan yang harus dilakukan oleh yang dibentuk hari ini, secara bertahap, terencana dan teliti,” katanya.
Tim ini melibatkan berbagai instansi daerah, mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perangkat daerah terkait lainnya, dengan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami akan turun langsung memotret kondisi nyata di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Selain inspeksi terjadwal, tim juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kondisi riil pelaksanaan program di setiap SPPG.
“Kalau monitoring diberi jadwal, tapi ada juga sidak agar kondisi yang kami lihat benar-benar sesuai fakta,” kata dia.
Seluruh hasil pengawasan nantinya akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat provinsi maupun pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Menurut Yuliadi, tujuan utama pengawasan ini adalah memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemkab Sampang juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelaksanaan program karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai selain tujuannya baik, yang juga menjadi penerima manfaat adalah masyarakat Sampang, sehingga pemkab juga memiliki kewajiban untuk memastikan standar gizi benar-benar terpenuhi,” katanya.
Editor : Dd
