arusmadura.com — Setiap tanggal 17 Agustus, kita dengan khidmat mengibarkan bendera Merah Putih. Lagu kebangsaan berkumandang, dada membusung, dan kita saling mengingatkan betapa berharganya kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Namun, jika kita berani membuka mata dan telinga di tengah gegap gempita perayaan itu, terdengar suara-suara sumbang dari berbagai sudut negeri. Ada suara petani yang kehilangan lahan karena proyek food estate yang tak jelas ujungnya. Ada suara nelayan yang pulang dengan jaring kosong karena laut mereka dirampok kapal asing. Ada suara guru di daerah terpencil yang mengajar tanpa buku dan listrik. Ada pula suara mahasiswa cerdas yang terpaksa menjadi pengemudi ojek online karena ijazahnya tidak dihargai.
Di atas kertas, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Angka-angka makro bersinar: pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi terkendali, dan kemiskinan menurun.
Para pejabat berpidato di forum internasional dengan percaya diri, sementara investor asing masih berdatangan. Namun, jika kita mendengarkan lebih saksama, di balik kilau data makro itu ada denyut nadi rakyat yang mulai melemah. Ada kegelisahan yang menjalar dari kelas menengah yang kian tergerus hingga warga miskin yang makin sulit bernapas.
Baca juga: Krisis Pendidikan Moral di Tengah Kemajuan Zaman
Ada hal yang paling mengkhawatirkan. Kemunduran ini bukan datang dari bencana alam atau serangan asing. Ia datang dari dalam: dari kebijakan-kebijakan yang lahir tanpa perhitungan matang, dari program-program besar yang megah di atas kertas tetapi amburadul dalam pelaksanaan, serta dari ego sektoral antarlembaga yang membuat data tidak pernah sinkron.
Akibatnya, bantuan sosial pun dapat salah sasaran. Kebijakan yang satu bertabrakan dengan kebijakan lain, seperti tangan kanan menebang hutan, sementara tangan kiri menanam pohon di atas lahan yang sudah gundul.
Kemerdekaan, dalam definisi paling mendasar, adalah kemampuan sebuah bangsa untuk mengatur dirinya sendiri. Kemerdekaan juga berarti kemampuan untuk menentukan nasib sendiri dengan akal sehat dan kebijaksanaan.
Namun, ketika kebijakan publik justru menjadi sumber kerusakan, ketika pemerintah seolah berjalan tanpa kompas dan tanpa peta, maka kemerdekaan itu menjadi hampa. Kita mungkin bebas dari penjajahan fisik, tetapi kita terbelenggu oleh kebodohan tata kelola.
Narasi “Indonesia Emas 2045” terus digaungkan. Tetapi bagaimana mungkin kita meraih emas ketika langkah kita sendiri kacau dan jalan yang kita tempuh dipenuhi lubang-lubang kebijakan yang menganga?
Baca juga: Vigilantisme: Krisis Kepercayaan yang Mengancam Negara Hukum
Mari kita bedah satu per satu. Bukan untuk meruntuhkan semangat kebangsaan, tetapi untuk menyelamatkannya. Mencintai bangsa bukan berarti membutakan mata terhadap sakit yang dideritanya. Justru dengan mengakui bahwa kita sedang sakit, kita bisa mencari obatnya.
Kebijakan Amburadul: Ketika Negara Berjalan Tanpa Arah yang Jelas
Narasi kemerdekaan dan pembangunan kerap digaungkan. Namun, di balik retorika itu, kebijakan publik Indonesia justru memperlihatkan gejala amburadul yang sistemik.
Bukan hanya tidak efektif, banyak kebijakan yang saling bertabrakan, tidak berdasar data, dan mengabaikan dampak jangka panjang. Indonesia tidak sedang bergerak maju. Kita sedang tersesat di labirin kebijakan yang kacau.
Salah satu akar dari amburadulnya kebijakan adalah lemahnya sistem data nasional. Anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, mengungkapkan bahwa selama ini pengelolaan data masih carut-marut karena ego sektoral antarlembaga.
Akibatnya, banyak kebijakan menjadi salah sasaran. Program bantuan sosial, misalnya, kerap tidak tepat guna karena data penerima yang tidak sinkron.
Ibarat membangun rumah di atas pasir, kebijakan tanpa data yang valid akan runtuh saat diuji realitas. Ketika BPS dan kementerian teknis saja sering berbeda angka dalam sektor strategis seperti produksi pangan, bagaimana mungkin kebijakan yang dihasilkan bisa tepat?
Baca juga: Berpikir Positif Bukan Sekadar Optimisme, tetapi Strategi Sukses
Program Populis yang Menguras Anggaran: Kasus Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling gamblang dari kebijakan ambisius yang eksekusinya kacau balau.
Dengan anggaran raksasa yang mencapai miliaran dolar, program ini justru dihantui skandal, lebih dari 33.000 kasus keracunan makanan, dan persoalan korupsi pengadaan yang menyeret pejabat tinggi.
Makan Bergizi Gratis (MBG) sering digaungkan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan mutu sumber daya manusia nasional. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan banyak anak sekolah justru mengalami keracunan.
Majalah ekonomi The Economist bahkan mengkritik tajam bahwa program ini menyerap sekitar 10 persen anggaran negara dan berpotensi menjadi beban fiskal yang berat.
Ekonomi: Kelas Menengah Terlupakan, Stimulus Tidak Tepat Sasaran
Kebijakan ekonomi juga menunjukkan ketidakberpihakan yang mencolok.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti bahwa stimulus pemerintah cenderung bias ke kelompok atas, bukan membantu kelas menengah menjaga daya beli.
Data menunjukkan kelas menengah justru menyusut dari 47,9 juta menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.
Ironisnya, saat investasi besar-besaran digelontorkan, penciptaan lapangan kerja tidak sebanding karena investasi lebih banyak masuk ke sektor padat modal.
Sementara itu, 60 persen angkatan kerja terserap di sektor informal dengan upah rata-rata Rp1,9 juta per bulan.
Tata Kelola yang Memburuk: Dari Fiskal hingga Demokrasi
Kritik datang tidak hanya dari dalam negeri. The Economist menyebut Indonesia “sedang menempuh jalan berbahaya.”
Mereka mencatat sekitar US$6 miliar modal asing keluar dari Indonesia dan rupiah melemah 11 persen, mendekati titik terendah sepanjang sejarah.
Ada hal yang lebih mengkhawatirkan. Ruang demokrasi menyempit. Oposisi melemah, wacana penghapusan pemilihan langsung gubernur mengemuka, dan ruang kritik terhadap pemerintah semakin terbatas.
Ketika kritik dibungkam dengan dalih stabilitas, kesalahan kebijakan tidak akan pernah diperbaiki.
Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari belenggu penjajah. Kemerdekaan adalah kemampuan bangsa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan bijaksana.
Kita harus membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan pada ambisi kekuasaan. Kita juga harus memastikan setiap anak bangsa bisa makan, belajar, dan bekerja dengan martabat.
Indonesia saat ini sedang berada dalam pusaran kebijakan yang amburadul. Program populis digeber tanpa tata kelola yang kuat. Data menjadi korban ego sektoral. Kebijakan satu sama lain saling bertabrakan. Ruang demokrasi pun terus menyempit.
Kita tidak sedang merdeka. Kita sedang kehilangan arah.
Jika “kemerdekaan” diartikan sebagai kemampuan bangsa mengelola dirinya sendiri secara rasional, adil, dan berkelanjutan, maka Indonesia saat ini justru semakin jauh dari cita-cita itu.
Bukan karena kurangnya tekad, tetapi karena kebijakan yang lahir tanpa perhitungan matang dan tanpa ruang untuk kritik. Inilah amburadulnya tata kelola yang mengancam masa depan bangsa.
Jika kita tidak segera membenahi cara kita berpikir dan bertindak, perayaan 17 Agustus suatu hari hanya akan menjadi ritual kosong. Bendera berkibar, tetapi jiwa bangsa merana.
Karena itu, ada empat langkah yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Wajibkan Uji Coba Terbatas untuk Setiap Program Besar
Setiap program nasional dengan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis atau proyek infrastruktur raksasa, harus melalui masa uji coba terbatas selama minimal satu tahun di beberapa daerah yang mewakili keragaman Indonesia sebelum diluncurkan secara nasional.
Dengan cara ini, kesalahan dan kelemahan program bisa dideteksi lebih awal, diperbaiki, dan tidak menimbulkan kerugian besar seperti kasus keracunan massal atau pemborosan anggaran yang terjadi saat ini.
Sinkronkan Data Seluruh Lembaga dalam Satu Sistem Terpadu
Pemerintah harus membangun sistem data nasional yang terintegrasi dan mengikat semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Dengan demikian, setiap kebijakan dapat berbasis pada data yang akurat dan tidak saling bertentangan.
Dengan data yang sinkron, bantuan sosial tidak akan salah sasaran, perencanaan pembangunan menjadi lebih tepat, dan setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.
Harmonisasi Kebijakan Lintas Sektor Sebelum Diluncurkan
Pemerintah perlu membentuk dewan koordinasi khusus yang bertugas menyelaraskan semua kebijakan strategis antar kementerian sebelum disahkan.
Dengan demikian, tidak ada lagi kebijakan yang saling bertabrakan, seperti antara food estate yang merusak hutan dengan kebijakan perlindungan lingkungan.
Setiap kebijakan juga wajib melalui kajian dampak lintas sektor untuk memastikan kepentingan rakyat dan lingkungan tidak dikorbankan oleh ambisi sektoral semata.
Perketat Pengawasan dan Transparansi Anggaran
Setiap program pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Program tersebut juga perlu diaudit secara berkala oleh BPK dan lembaga independen.
Hasil audit harus dipublikasikan secara terbuka agar publik dapat ikut mengawasi. Sistem pengadaan barang dan jasa juga harus sepenuhnya digital dan transparan.
Dengan demikian, ruang bagi praktik korupsi dapat dipersempit, termasuk dalam program MBG yang dalam tulisan ini menjadi salah satu contoh persoalan tata kelola.
Solusi pertama yang ingin saya tawarkan adalah penerapan sistem uji coba terbatas dan penguatan data nasional.
Setiap program besar dengan anggaran signifikan wajib melalui fase pilot project selama minimal satu tahun di beberapa daerah yang mewakili keragaman Indonesia sebelum diluncurkan secara nasional. Dengan cara tersebut, kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki sejak dini.
Secara paralel, pemerintah harus segera membangun satu sistem data nasional terintegrasi yang mengikat semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi lahir dari angka yang saling bertentangan dan bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Solusi kedua adalah pembentukan mekanisme harmonisasi kebijakan dan pengawasan anggaran yang ketat.
Pemerintah perlu membentuk dewan koordinasi lintas sektor yang bertugas menyelaraskan setiap kebijakan strategis sebelum disahkan. Tujuannya memastikan tidak ada lagi kebijakan yang saling bertabrakan, seperti antara food estate dengan perlindungan lingkungan.
Selain itu, setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan diaudit secara berkala oleh BPK serta lembaga independen. Hasilnya juga harus dipublikasikan secara terbuka.
Sistem pengadaan barang dan jasa harus sepenuhnya digital dan transparan untuk menutup celah korupsi yang selama ini merugikan negara.
Pada akhirnya, kemerdekaan tidak cukup dirayakan dengan mengibarkan bendera. Kemerdekaan harus hadir dalam kemampuan bangsa mengelola dirinya sendiri secara rasional, adil, dan berkelanjutan.
Mencintai bangsa bukan berarti menutup mata terhadap persoalannya. Justru dengan berani melihat persoalan dan mengkritisinya, kita dapat ikut mencari jalan keluar.
Penulis: Sarifatul Jannah (Mahasiswa UPI Sumenep)
Komentar Pembaca