Rakyat Sipil Dibantai Militer: Kembalikan TNI ke Barak

OPINI, ARUSMADURA – Demokrasi tidak dibangun untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada kekuasaan, melainkan untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Secara garis besar negara demokratis, militer memiliki tugas utama menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, sementara urusan pemerintahan sipil harus dijalankan melalui mekanisme demokrasi, hukum, dan partisipasi masyarakat.
Namun, persoalannya perkembangan politik Indonesia belakangan ini memunculkan perdebatan serius mengenai batas keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kehidupan sipil. Setelah reformasi 1998 mengakhiri praktik dwifungsi ABRI, muncul kembali kekhawatiran mengenai meluasnya peran militer dalam urusan pemerintahan, pembangunan, hingga aktivitas masyarakat sipil.
Baca jugaMembaca Posisi Gibran di Pemerintahan dan Masa Depan Politik Keluarga JokowiPengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU TNI menjadi salah satu titik penting perdebatan tersebut. Perluasan tugas operasi militer selain perang dan perubahan ketentuan mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil memunculkan kritik dari berbagai organisasi masyarakat.
Pertanyaannya, apakah reformasi sektor keamanan yang diperjuangkan sejak 1998 sedang mengalami kemunduran? Apakah ruang sipil yang dahulu diperjuangkan dengan susah payah justru semakin terbatas akibat meluasnya keterlibatan militer dalam urusan non pertahanan?
Baca jugaTum Hi Ho ala Madura dan Persoalan Hak CiptaPerdebatan ini bukan semata-mata tentang institusi TNI, melainkan tentang masa depan demokrasi dan bagaimana negara menempatkan kekuasaan militer di bawah kendali sipil.
TNI Ngurus Proyek: Ketika Tentara Masuk ke Urusan Sipil
Baca jugaKDMP Berpotensi Menguras Anggaran Negara, Siapa yang Diuntungkan?Ada yang perlu dipertanyakan ketika tentara semakin sering dilibatkan dalam berbagai program pembangunan yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh lembaga sipil. Mulai dari program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan koperasi desa, hingga berbagai proyek strategis pemerintah. Keterlibatan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai batas antara tugas pertahanan negara dan urusan pembangunan sipil.
Persoalannya bukan terletak pada larangan TNI membantu masyarakat. Sejak awal, TNI merupakan bagian dari rakyat dan memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, persoalan muncul ketika keterlibatan militer dalam pembangunan tidak lagi sekadar bersifat pendukung, melainkan berpotensi mengambil ruang yang semestinya menjadi kewenangan lembaga sipil.
Berdasarkan Laporan pemantauan YLBHI yang dipublikasikan pada 2026 mencatat sekitar 36 nota kesepahaman antara TNI dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga, perusahaan, maupun pihak swasta sejak Oktober 2025. Keterlibatan tersebut mencakup sekor ruang sipil dan menjalankan proyek pemerintah kepemimpinan prabowo subianto. Hal tersebut menyalahi mandat UU TNI (UU No. 34 Tahun 2004): Pasal 7 ayat (3) UU TNI mengatur bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus didasarkan pada keputusan politik negara (Presiden bersama DPR), padahal MoU bukanlah keputusan politik negara melainkan sekadar perjanjian administratif antar lembaga.
Sebagai anak muda tentu perlu bertanya: mengapa urusan pembangunan sipil harus semakin bergantung pada institusi militer? Bukankah Indonesia memiliki kementerian, dinas pemerintahan, tenaga profesional, akademisi, dan masyarakat sipil yang mempunyai kapasitas untuk mengelola pembangunan?
Pembangunan seharusnya bertumpu pada profesionalisme, transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, serta pertanggungjawaban publik. Jika pendekatan militer terlalu dominan, ada risiko bahwa mekanisme partisipatif dan dialogis justru semakin terpinggirkan.
Tentara bukan kontraktor pembangunan, bukan pengelola utama ekonomi desa, dan bukan pengganti birokrasi sipil. Fungsi pertahanan harus tetap menjadi orientasi utama institusi militer agar profesionalisme TNI tidak kehilangan arah.
Militer Mempersempit Rakyat Sipil
Reformasi 1998 merupakan tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia. Salah satu agenda besarnya adalah mengakhiri dwifungsi ABRI, yakni praktik ketika militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Reformasi mengajarkan bahwa kekuasaan militer harus dibatasi oleh konstitusi dan berada di bawah supremasi sipil. Prinsip ini penting agar tidak ada institusi negara yang memiliki kekuasaan terlalu besar tanpa mekanisme pengawasan demokratis.
Namun, perubahan UU TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 kembali membuka perdebatan mengenai batas keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Masyarakat sipil mengkhawatirkan perluasan tersebut dapat mengaburkan batas antara kewenangan.
Ruang sipil merupakan tempat masyarakat menyampaikan kritik, membangun organisasi, mengembangkan gerakan sosial, melakukan demonstrasi, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Ruang ini tidak boleh dipersempit hanya karena pemerintah merasa terganggu oleh kritik.
Ketika militer semakin masuk ke dalam urusan sipil, persoalan yang harus diperhatikan adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kewenangan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan? Bagaimana masyarakat memperoleh keadilan ketika berhadapan dengan aparat militer? Dan bagaimana memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada dalam kendali institusi sipil yang demokratis?
Amnesty International Indonesia dalam laporan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang diterbitkan Oktober 2026 mencatat sedikitnya 406 pembela HAM mengalami serangan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Laporan tersebut juga menyoroti meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil dan memburuknya perlindungan ruang sipil.
Amnesty International Indonesia Angka tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup diukur melalui penyelenggaraan pemilu. Demokrasi juga harus diukur dari seberapa aman masyarakat menyampaikan pendapat, seberapa bebas mahasiswa melakukan kritik, dan seberapa berani warga mengawasi kekuasaan tanpa rasa takut.
TNI Menjadi Brutal Menghajar Massa Aksi?
Demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam negara demokratis, demonstrasi bukan tindakan permusuhan terhadap pemerintah, melainkan mekanisme masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ketika saluran komunikasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sayangnya, berbagai demonstrasi di Indonesia masih diwarnai persoalan kekerasan aparat. Peristiwa demonstrasi besar pada Agustus hingga September 2025 menjadi salah satu contoh serius mengenai bagaimana penggunaan kekuatan aparat dapat mengancam kebebasan sipil.
Amnesty International melalui investigasinya yang diterbitkan pada 9 Desember 2025 memverifikasi 36 video dan mewawancarai korban serta saksi terkait tindakan aparat kepolisian dalam demonstrasi pada 25 Agustus hingga 1 September 2025. Investigasi tersebut menemukan penggunaan kekuatan yang dinilai melanggar hukum, termasuk pemukulan demonstran serta penggunaan water cannon dan gas air mata secara tidak tepat.
Penting untuk membedakan bahwa temuan investigasi tersebut secara khusus mengidentifikasi tindakan aparat kepolisian, bukan membuktikan bahwa seluruh kekerasan dilakukan oleh TNI. Namun, persoalan keterlibatan unsur militer dalam penanganan demonstrasi juga menjadi perhatian organisasi HAM.
Pada Juni 2026, Amnesty International Indonesia secara terbuka mendesak agar militer tidak dilibatkan dalam penanganan unjuk rasa. Alasannya, demonstrasi merupakan urusan penegakan ketertiban sipil dan prajurit militer memiliki fungsi serta pelatihan yang berbeda dari aparat kepolisian dalam massa aksi.
Di sinilah negara harus memahami bahwa massa aksi bukan musuh negara. Mahasiswa yang membawa spanduk, buruh yang menuntut kesejahteraan, petani yang mempertahankan tanahnya, dan masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional.
Menghadapi kritik dengan pendekatan kekerasan hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Negara seharusnya menjamin keamanan demonstran, melindungi jurnalis yang meliput, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran oleh aparat diperiksa secara transparan dan independen.
Kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kemampuan aparat membubarkan demonstrasi, tetapi dari seberapa kuat negara melindungi hak masyarakat yang berbeda pandangan dengan penguasa.
Berdasarkan dari laporan tim pencari fakta
Kembalikan TNI ke Barak
Kembalikan TNI ke barak bukan berarti memusuhi tentara. Seruan tersebut merupakan bagian dari perdebatan mengenai profesionalisme militer, supremasi sipil, dan konsistensi menjalankan agenda Reformasi 1998.
TNI memiliki kehormatan dan tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, institusi militer harus ditempatkan sesuai mandat konstitusionalnya, yakni sebagai alat pertahanan negara yang profesional, bukan sebagai kekuatan yang mendominasi kehidupan sipil.
Pemerintahan sipil harus dijalankan oleh institusi sipil. Pembangunan harus dikelola melalui mekanisme pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, demonstrasi harus dijamin sebagai hak masyarakat, bukan dipandang sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan pendekatan militeristik.
Kita tidak boleh melupakan bahwa reformasi lahir dari perjuangan panjang masyarakat Indonesia untuk membatasi kekuasaan yang terlalu dominan. Reformasi bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan perubahan mendasar dalam hubungan antara negara dan warga negara.
Jika hari ini batas antara militer dan sipil kembali diperdebatkan, maka masyarakat berhak meminta penjelasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari pemerintah maupun parlemen.
Indonesia tidak membutuhkan militer yang mendominasi ruang demokrasi. Indonesia membutuhkan TNI yang profesional, kuat dalam pertahanan, tunduk pada supremasi sipil, dan menghormati hak asasi manusia.
Sebab, demokrasi tidak boleh tunduk kepada moncong kekuasaan. Kritik tidak boleh dibungkam dengan seragam. Dan rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai musuh di tanah airnya sendiri.
Kembalikan TNI pada mandat pertahanan negara. Pulihkan supremasi sipil. Jaga ruang demokrasi. Jangan biarkan sejarah dwifungsi terulang dalam wajah yang berbeda.
Penulis: Ach. Zainuddin, Aktivis Pers Mahasiswa.




Tinggalkan komentar