Membaca Posisi Gibran di Pemerintahan dan Masa Depan Politik Keluarga Jokowi

OPINI, ARUSMADURA — Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar persoalan seorang wakil presiden yang terbelit kontroversi dokumen pendidikan. Di baliknya terdapat perubahan konfigurasi kekuasaan, hubungan Prabowo-Jokowi yang semakin kompleks, serta pertanyaan mengenai masa depan dinasti politik yang pernah menjadi salah satu kekuatan penting dalam Pilpres 2024.

Hari ini, tepat 10 November 2026 saat Hari Pahlawan sedang diperingati, politik Indonesia mendapat kejutan baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Informasi tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun, sampai tulisan ini ditulis, belum ada kepastian bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima dan diproses secara resmi. Peristiwa ini segera menjadi perhatian karena Indonesia terakhir kali mengalami pengunduran diri seorang wakil presiden ketika Mohammad Hatta meninggalkan jabatannya pada 1956.

Baca jugaTum Hi Ho ala Madura dan Persoalan Hak Cipta

Pernyataan Gibran sebenarnya tidak tiba-tiba, hal ini muncul setelah serangkaian persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024. Persoalan tersebut berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi pencalonan, bahkan menyeret DPR ke dalam pembicaraan tentang penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Dengan demikian, yang sedang dihadapi Gibran bukan lagi sekadar kritik publik terhadap riwayat pendidikannya, melainkan persoalan yang telah memasuki wilayah hukum tata negara dan politik kelembagaan.

Persoalan ini memiliki dua perkembangan hukum yang perlu dibaca secara hati-hati. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang meminta pembatalan kemenangan Gibran karena pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. Meskipun demikian, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan menengah atas yang setara dengan persyaratan pencalonan. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara administrasi terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan harus dicabut. Dua putusan ini yang kemudian menjadi cikal-bakal isu pengunduran Gibran secara klimaks.

Baca jugaKDMP Berpotensi Menguras Anggaran Negara, Siapa yang Diuntungkan?

Dari persoalan hukum tersebut, tekanan politik kemudian berkembang. Sejumlah anggota DPR mulai membicarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden. Pada 10 November, anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut pembicaraan informal lintas fraksi telah mengerucut pada penggunaan hak tersebut. Puan Maharani juga menyatakan DPR telah menerima aspirasi terkait usulan itu dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Perlu dicatat, Hak Menyatakan Pendapat bukan keputusan pemakzulan. Ada prosedur konstitusional yang harus dilalui, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR.

Namun, jika persoalan Gibran hanya dilihat dari dokumen pendidikan dan respons DPR, pembacaan politiknya akan terasa kurang lengkap. Ada dinamika yang lebih besar, yakni perubahan hubungan antara Prabowo dan Joko Widodo. Gibran berada tepat di tengah hubungan dua tokoh yang pernah membangun kesepakatan politik besar menjelang Pemilu 2024. Ia bukan hanya wakil presiden yang dipilih bersama Prabowo, tetapi juga putra mantan presiden yang mempunyai pengaruh politik tersendiri.

Baca jugaSetelah Wisuda, Kita Tidak Selalu Tahu Harus Ke Mana

Prabowo Vs Jokowi

Untuk memahami situasi tersebut, kita perlu kembali ke perjalanan politik Prabowo dan Jokowi. Keduanya pernah menjadi rival dalam dua pemilihan presiden, yakni pada 2014 dan 2019. Setelah kalah dalam dua kontestasi tersebut, Prabowo kemudian bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Hubungan yang sebelumnya dibangun melalui persaingan elektoral berubah menjadi kerja sama politik. Perubahan itu mencapai puncaknya pada Pilpres 2024 ketika Prabowo menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden. Dukungan Jokowi menjadi salah satu faktor penting dalam terbentuknya konfigurasi politik tersebut.

Kemenangan Prabowo-Gibran tidak dapat dilepaskan dari warisan politik pemerintahan Jokowi. Prabowo tampil dengan narasi keberlanjutan, termasuk komitmen meneruskan sejumlah program pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, kehadiran Gibran memberikan jembatan politik kepada basis pendukung Jokowi. Dalam konfigurasi tersebut, Gibran mempunyai dua fungsi sekaligus: menjadi pasangan konstitusional Prabowo dan menjadi simbol kesinambungan pengaruh politik Jokowi. Akan tetapi, hubungan politik yang dibangun melalui kepentingan bersama tidak selalu menjamin kesamaan kepentingan setelah kekuasaan benar-benar diperoleh.

Tanda-tanda perubahan hubungan itu sebenarnya sudah menjadi bahan pembicaraan jauh sebelum munculnya kabar pengunduran diri. Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, The Jakarta Post menyoroti peran Gibran yang cenderung simbolis. Ia lebih sering terlihat dalam kunjungan kerja dan kegiatan seremonial dibandingkan dalam pembahasan kebijakan strategis. Program Lapor Mas Wapres yang sempat menarik perhatian pada awal pemerintahan juga perlahan kehilangan sorotan. Sejumlah pengamat menilai Gibran belum menunjukkan peran substantif yang sebanding dengan kedudukannya sebagai orang nomor dua di pemerintahan.

Situasi tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam posisi seorang wakil presiden di Indonesia. Konstitusi memang menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden, tetapi ruang kerja dan kewenangannya sangat bergantung pada pembagian tugas yang diberikan kepala negara. Seorang wakil presiden bisa memiliki pengaruh besar apabila memperoleh kepercayaan dan ruang politik dari presiden. Sebaliknya, ia dapat terlihat berada di pinggir pemerintahan meskipun menduduki jabatan tertinggi kedua. Dalam konteks Gibran, persoalannya bukan semata-mata seberapa sering ia tampil di hadapan publik, melainkan sejauh mana ia dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Pertanyaan mengenai hubungan Prabowo dan Gibran kembali mencuat pada Juli 2026. Dalam sebuah Sidang Kabinet Paripurna, Gibran tidak lagi duduk berdampingan dengan Prabowo sebagaimana dalam sejumlah sidang sebelumnya. Perubahan posisi tersebut memicu spekulasi mengenai dinamika hubungan keduanya. Istana menyebut pengaturan tempat duduk sebagai persoalan teknis. Karena itu, perubahan posisi tersebut tidak cukup dijadikan bukti keretakan hubungan. Namun, peristiwa itu memperlihatkan betapa publik mulai memperhatikan simbol-simbol kecil dalam hubungan dua pemimpin tertinggi negara.

Di sisi lain, hubungan Prabowo dan Jokowi juga mengalami perkembangan yang tidak sederhana. Reuters dalam laporannya pada 6 November 2026 menjelaskan bahwa ketegangan di antara keduanya terlihat melalui sejumlah perubahan dalam lingkar pemerintahan. Sejak September 2025, Prabowo melakukan beberapa perombakan kabinet yang berdampak terhadap sejumlah figur yang diasosiasikan dengan Jokowi. Salah satu nama yang disorot adalah Sri Mulyani, yang sebelumnya menjadi Menteri Keuangan selama delapan tahun pemerintahan Jokowi. Perkembangan lain muncul ketika Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kemudian menjadi Kepala Staf Kepresidenan, terseret dalam penyelidikan dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.

Kasus penyadapan tersebut menambah panas situasi politik di Jakarta. Listyo dikenal sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi ketika menjabat sebagai Kapolri. Namun, penting untuk tidak menarik kesimpulan bahwa Jokowi terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut. Hingga perkembangan berita 10 November, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada bukti yang menyatakan Jokowi memerintahkan tindakan tersebut. Meski demikian, secara politik, kasus itu memperlihatkan bahwa hubungan antara jaringan kekuasaan lama dan pemerintahan baru sedang berada dalam situasi yang sensitif. Reuters bahkan menyebut adanya keretakan yang semakin terlihat antara Prabowo dan mantan presiden tersebut.

Dalam keadaan seperti itu, posisi Gibran menjadi semakin rumit. Ia berada di dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo, tetapi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Jokowi yang masih memiliki pengaruh politik. Apabila hubungan kedua tokoh senior tersebut semakin jauh, Gibran menghadapi tantangan untuk mempertahankan posisinya sebagai bagian dari pemerintahan sekaligus menjaga hubungan dengan jaringan politik keluarganya. Inilah salah satu alasan mengapa persoalan Gibran tidak cukup dibaca sebagai masalah individual. Ada kepentingan politik yang lebih luas di belakangnya, meskipun belum ada bukti bahwa seluruh perkembangan hukum dan politik tersebut sengaja diarahkan untuk menyingkirkan Gibran.

Masa Depan Politik Keluarga Jokowi

Lantas, bagaimana masa depan politik keluarga Jokowi apabila Gibran benar-benar meninggalkan kursi wakil presiden? Pertanyaan ini penting karena selama beberapa tahun terakhir, keluarga Jokowi telah berkembang menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan. Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi pengaruh politiknya tidak serta-merta hilang setelah meninggalkan Istana. Ia masih memiliki popularitas, jaringan pendukung, pengalaman mengelola pemerintahan, serta hubungan dengan sejumlah elite politik dan ekonomi. Dalam politik Indonesia, pengaruh seorang mantan presiden tidak selalu berakhir ketika masa jabatannya selesai.

Keluarga Jokowi juga tidak hanya mempunyai Gibran sebagai pintu masuk ke pemerintahan nasional. Kaesang Pangarep telah terlibat dalam politik melalui Partai Solidaritas Indonesia, sementara Gibran sendiri telah mempunyai pengalaman sebagai Wali Kota Surakarta sebelum menjadi wakil presiden. Dengan demikian, masa depan politik keluarga tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada keberlanjutan jabatan Gibran. Namun, kehilangan posisi wakil presiden tentu akan mengubah peta kekuatan mereka. Jabatan tersebut selama ini memberikan akses langsung ke pusat pemerintahan, panggung nasional, dan legitimasi formal yang tidak dimiliki oleh sekadar tokoh berpengaruh di luar pemerintahan.

Ada pula persoalan lain yang tidak kalah penting: apakah pengaruh politik Jokowi dapat bertahan tanpa dukungan kekuasaan eksekutif? Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi mempunyai sumber daya kelembagaan dan akses politik yang sangat besar. Setelah tidak lagi berada di Istana, pengaruh tersebut harus dipertahankan melalui jaringan, partai politik, basis pemilih, dan kemampuan membangun koalisi. Popularitas saja tidak cukup. Dalam sistem politik Indonesia, kekuatan politik membutuhkan kendaraan organisasi, dukungan elite, dan kemampuan bernegosiasi dengan kekuasaan yang sedang berjalan.

Di sinilah Prabowo memiliki posisi yang berbeda. Ia kini memegang kendali pemerintahan dan didukung koalisi besar di parlemen. Reuters pada 5 November 2026 melaporkan bahwa koalisi pendukung Prabowo menguasai sekitar 81 persen kursi DPR. Komposisi ini memberikan keuntungan politik bagi pemerintahan Prabowo dalam menghadapi berbagai persoalan parlemen. Sementara itu, Jokowi dan Gibran tidak memiliki partai politik sendiri yang duduk sebagai kekuatan mandiri di DPR. Kondisi tersebut memperlihatkan perbedaan antara pengaruh personal dan kekuatan kelembagaan. Seseorang dapat memiliki popularitas besar, tetapi belum tentu mempunyai kemampuan yang sama dalam mengendalikan keputusan politik parlemen.

Jika Gibran mundur, setidaknya ada tiga kemungkinan konsekuensi politik. Pertama, keluarga Jokowi kehilangan salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan nasional. Kedua, Prabowo memperoleh ruang politik yang lebih luas untuk menentukan komposisi kepemimpinannya tanpa harus mempertimbangkan keberadaan putra mantan presiden sebagai wakilnya. Ketiga, hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi akan memasuki babak baru. Ketiganya merupakan kemungkinan, bukan kepastian. Pengunduran diri seseorang tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik keluarganya, sebagaimana keberadaan seseorang di dalam pemerintahan juga tidak otomatis menjamin keluarganya tetap mempunyai kekuatan politik. Wallahu a’lam…

---

Penulis: Aqil Husein Almanuri, rakyat jelata yang gemar mengamati tingkah pejabat dan manusia lainnya.