ARUSMADURA.COM — Di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, ada sebuah fakta yang sulit diterima akal sehat: masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas hanya pergi berobat pada hari pasar. Bukan karena mereka pilih-pilih waktu. Tapi karena kendaraan umum memang hanya ada di hari pasar. Begitu temuan penelitian yang dipublikasikan dalam Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (2013).
Fakta itu sudah lebih dari satu dekade berlalu. Tapi strukturnya belum banyak berubah.
Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, 48 di antaranya berpenghuni. Dari 27 kecamatan, 8 berada di wilayah kepulauan. Pulau terjauh—Karamian di Kecamatan Masalembu—berjarak sekitar 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget. Pulau Sakala di ujung timur bahkan 165 mil laut. Jarak itu bukan hanya soal angka. Bagi warga yang sakit, jarak itu bisa berarti hidup atau mati.
Kasus paling gamblang datang dari Kecamatan Sapeken. Pada awal 2019, dua perempuan meninggal pascamelahirkan di Puskesmas Sapeken karena kehabisan darah. Keduanya datang terlambat—diantar dukun bayi, setelah sebelumnya dirujuk dari Polindes yang tidak mampu menangani komplikasi. Untuk mencapai puskesmas itu dari daratan Sumenep, dibutuhkan lebih dari 24 jam perjalanan kapal laut. Tidak ada dokter kandungan. Tidak ada fasilitas transfusi darah yang memadai.
Ini bukan kelalaian satu orang atau satu institusi. Ini adalah hasil dari sistem yang sudah lama membiarkan wilayah kepulauan berada di urutan bawah prioritas.
Data Dinas Kesehatan P2KB Sumenep mencatat 14 kematian ibu dan 28 kematian bayi sepanjang 2023—naik dari 12 kematian ibu pada 2022. Profil Kesehatan Dinkes Sumenep 2018 mencatat Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 78 per 100.000 kelahiran hidup, melonjak dari 54 per 100.000 pada tahun sebelumnya. Di kepulauan, angka-angka ini tidak merata—beban terbesar ditanggung mereka yang paling sulit dijangkau.
Studi aksesibilitas di Kepulauan Kangean (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Universitas Brawijaya) menyimpulkan defisit di semua lima dimensi akses layanan kesehatan: ketersediaan fasilitas, keterjangkauan jarak, kemampuan finansial, akomodasi, dan penerimaan masyarakat. Tidak satu pun yang terpenuhi secara layak.
Pemerintah kabupaten tidak tinggal diam. Program Universal Health Coverage (UHC) diberlakukan sejak November 2022 dan meraih penghargaan dari Kemenko PMK pada 2024. Tahun 2025, puskesmas baru dibangun di Pulau Gili Raja. Wakil Bupati Imam Hasyim sendiri mengakui: “Karena anggaran terbatas, pembangunan hanya bisa dilakukan secara bertahap.” Sebuah kejujuran yang justru menegaskan skala masalah yang belum tertangani.
Inilah yang oleh para ekonom disebut geographic poverty trap—jebakan kemiskinan berbasis geografi. Warga kepulauan yang tidak sehat tidak produktif. Yang tidak produktif tidak punya uang untuk ongkos ke fasilitas kesehatan yang jauh. Yang tidak mampu membayar ongkos semakin sulit sehat. Lingkaran ini tidak putus dengan sendirinya.
Dari sudut geopolitik, ada ironi yang lebih dalam. Pulau Karamian dan Pulau Sakala bukan sekadar desa terpencil—mereka adalah batas terluar wilayah NKRI. Ketika negara absen dalam layanan kesehatan di sana, pertanyaannya bukan lagi soal efisiensi anggaran. Pertanyaannya adalah: sejauh mana negara ini sungguh-sungguh hadir untuk seluruh warganya?
Solusinya sudah banyak diusulkan: kapal kesehatan keliling yang terjadwal rutin, insentif nyata bagi tenaga medis yang bertugas di kepulauan, percepatan telemedicine, hingga formula Dana Alokasi Khusus yang mempertimbangkan biaya geografis kepulauan secara eksplisit. Yang kurang bukan idenya—tapi komitmen untuk mewujudkannya.
Sumenep adalah miniatur Indonesia: kaya secara geografi, tapi masih tertatih dalam pemerataan. Jika kita serius mengurus 48 pulau berpenghuni di Sumenep, kita punya modal moral dan teknis untuk mengurus ribuan pulau lain di seluruh nusantara. Tapi jika kita terus membiarkan warga kepulauan hanya bisa berobat di hari pasar, maka kita sedang memilih untuk tidak hadir—dan memilih itu adalah sebuah keputusan politik, bukan sekadar keterbatasan anggaran.
Penulis: Arief Khoir Maghfirli
Bid. Kaderisasi Komisariat PMII Wiraraja
