UPDATE
Pernyataan Gibran Dibantah Kabakom, Prabowo Disebut Tak Mungkin Sarankan Fight di PTUN • Prabowo Minta Gibran Tetap Fight, Polemik Ijazah Berlanjut ke PTUN • Membaca Posisi Gibran di Pemerintahan dan Masa Depan Politik Keluarga Jokowi • Dua Setengah Jam Bersama Prabowo, Gibran Bicara soal Mundur dari Wapres • Data OPD Tak Sinkron, Sumenep Siapkan Aturan Satu Data • Dari Usia Dini hingga Veteran, 339 Peserta Bersaing di Bupati Cup Sumenep • Luas Tambak Menyusut, Pemkab Sampang Genjot Kualitas Garam Rakyat • Ratusan ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Fauzi Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
Beranda › Hukum › Detail berita
Hukum

Pemilik Kapal Berdomisili di Sumenep, 55 Potong Sirip Hiu Diamankan di Berau

Penulis: arusmaduraSelasa, 10 November 2026 · 08.24 WIB
Iklan
Sejumlah ABK KM Usaha Bersama berada di atas kapal saat beraktivitas di perairan Berau (Foto: RRI Samarinda/Afriani).

BERAU, ARUSMADURA – Ditpolairud Polda Kalimantan Timur mengamankan 55 potong sirip hiu seberat 6,35 kilogram dari kapal motor KM Usaha Bersama di perairan Pulau Balikukup, Kabupaten Berau, Jumat (6/11/2026). Pemilik kapal diketahui berdomisili di Sumenep, Jawa Timur.

Petugas menemukan sirip hiu saat memeriksa kapal kayu berbobot 14 GT yang sedang berjangkar.

Baca jugaPeredaran Pil Berlogo Y Terbongkar di Kacongan, Dua Pemuda Diamankan

Barang bukti tersebut terdiri atas 20 potong sirip hiu macan, delapan hiu air, dan 27 hiu uyeng.

Iklan

Nakhoda dan tiga anak buah kapal (ABK) mengaku menangkap hiu menggunakan metode rawai apung di perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit pada 1–4 November 2026.

Baca jugaRumah IRT di Pamekasan Didatangi Puluhan Orang, Rokok Dagangan dan Honda Brio Dilaporkan Diambil

Penangkapan dilakukan atas instruksi pemilik kapal. Seluruh sirip hiu itu rencananya akan dijual kepada yang bersangkutan.

Direktur Polairud Polda Kaltim, Kombes Pol. Restika Pardamean Nainggolan, mengatakan proses identifikasi melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Baca jugaUsai Pulang Sekolah, Siswi 13 Tahun Diduga Diseret ke Toilet dan Diperkosa

“Proses identifikasi dan penanganan perkara ini turut melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Setelah gelar perkara, kasus tersebut dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur untuk penanganan melalui mekanisme sanksi administratif.

“ABK kapal tersebut kasusnya kami limpahkan ke DKP Provinsi Kaltim,” kata perwakilan Ditpolairud Polda Kaltim kepada RRI, Senin (9/11/2026).

Penentuan sanksi selanjutnya menjadi kewenangan DKP Provinsi Kalimantan Timur.

“Untuk sanksi administratifnya nanti dari pihak DKP Provinsi yang memutuskan,” lanjutnya.

Sanksi mengacu pada Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025.

Ketentuannya mencakup teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penyitaan hasil tangkapan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.


Editor: Putri


 

Iklan

Berita Terkait

Komentar

Tinggalkan komentar

Komentar akan tampil setelah dimoderasi redaksi.