Pemilik Kapal Berdomisili di Sumenep, 55 Potong Sirip Hiu Diamankan di Berau

BERAU, ARUSMADURA – Ditpolairud Polda Kalimantan Timur mengamankan 55 potong sirip hiu seberat 6,35 kilogram dari kapal motor KM Usaha Bersama di perairan Pulau Balikukup, Kabupaten Berau, Jumat (6/11/2026). Pemilik kapal diketahui berdomisili di Sumenep, Jawa Timur.
Petugas menemukan sirip hiu saat memeriksa kapal kayu berbobot 14 GT yang sedang berjangkar.
Baca jugaPeredaran Pil Berlogo Y Terbongkar di Kacongan, Dua Pemuda DiamankanBarang bukti tersebut terdiri atas 20 potong sirip hiu macan, delapan hiu air, dan 27 hiu uyeng.
Nakhoda dan tiga anak buah kapal (ABK) mengaku menangkap hiu menggunakan metode rawai apung di perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit pada 1–4 November 2026.
Baca jugaRumah IRT di Pamekasan Didatangi Puluhan Orang, Rokok Dagangan dan Honda Brio Dilaporkan DiambilPenangkapan dilakukan atas instruksi pemilik kapal. Seluruh sirip hiu itu rencananya akan dijual kepada yang bersangkutan.
Direktur Polairud Polda Kaltim, Kombes Pol. Restika Pardamean Nainggolan, mengatakan proses identifikasi melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
Baca jugaUsai Pulang Sekolah, Siswi 13 Tahun Diduga Diseret ke Toilet dan Diperkosa“Proses identifikasi dan penanganan perkara ini turut melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Setelah gelar perkara, kasus tersebut dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur untuk penanganan melalui mekanisme sanksi administratif.
“ABK kapal tersebut kasusnya kami limpahkan ke DKP Provinsi Kaltim,” kata perwakilan Ditpolairud Polda Kaltim kepada RRI, Senin (9/11/2026).
Penentuan sanksi selanjutnya menjadi kewenangan DKP Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk sanksi administratifnya nanti dari pihak DKP Provinsi yang memutuskan,” lanjutnya.
Sanksi mengacu pada Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025.
Ketentuannya mencakup teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penyitaan hasil tangkapan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.
Editor: Putri




Tinggalkan komentar