Pernyataan Gibran Dibantah Kabakom, Prabowo Disebut Tak Mungkin Sarankan Fight di PTUN
JAKARTA, ARUSMADURA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai, Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran menempuh jalur hukum tersebut. Menurutnya, pandangan hukum Presiden telah tercermin melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Baca jugaPrabowo Minta Gibran Tetap Fight, Polemik Ijazah Berlanjut ke PTUN“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, Yusril sebelumnya menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan surat keterangan pendidikan Gibran telah bersifat final dan mengikat.
Baca jugaDua Setengah Jam Bersama Prabowo, Gibran Bicara soal Mundur dari WapresSyahganda juga menilai pernyataan Yusril merupakan gambaran sikap hukum Presiden. Sebab, Yusril merupakan menteri yang menangani urusan hukum di pemerintahan Prabowo, ungkapnya.
Pernyataan Syahganda tersebut muncul setelah Gibran mengaku mendapat banyak saran dari Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Baca jugaPGRI Dukung Evaluasi Kenaikan Kelas, Siswa Perlu Penuhi KompetensiSaat memberikan keterangan kepada wartawan, Gibran menyebut salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” ujarnya.
Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Sementara itu, Yusril sebelumnya menyatakan putusan MA dan MK terkait perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Ia menilai tidak tersedia lagi upaya hukum bagi pihak yang tidak menjadi bagian dalam perkara tersebut.
Perbedaan pernyataan ini memperlihatkan adanya polemik mengenai apa yang sebenarnya disampaikan Prabowo kepada Gibran dalam pertemuan mereka.
Di tengah persoalan tersebut, publik masih menunggu kejelasan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran serta penjelasan resmi pemerintah mengenai perbedaan pernyataan para pejabatnya.
Editor: Yahya
Tinggalkan komentar