UPDATE
Pangdam V/Brawijaya Perkuat Silaturahmi di Ponpes Banyuanyar • Pernyataan Gibran Dibantah Kabakom, Prabowo Disebut Tak Mungkin Sarankan Fight di PTUN • Prabowo Minta Gibran Tetap Fight, Polemik Ijazah Berlanjut ke PTUN • Membaca Posisi Gibran di Pemerintahan dan Masa Depan Politik Keluarga Jokowi • Dua Setengah Jam Bersama Prabowo, Gibran Bicara soal Mundur dari Wapres • Data OPD Tak Sinkron, Sumenep Siapkan Aturan Satu Data • Dari Usia Dini hingga Veteran, 339 Peserta Bersaing di Bupati Cup Sumenep • Luas Tambak Menyusut, Pemkab Sampang Genjot Kualitas Garam Rakyat
Beranda › Nasional › Detail berita
Nasional

PGRI Dukung Evaluasi Kenaikan Kelas, Siswa Perlu Penuhi Kompetensi

Penulis: arusmaduraJumat, 9 Oktober 2026 · 14.57 WIB
Iklan
KONFERENSI: Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2020). (Foto: Merdeka.com)

JAKARTA, arusmadura.com — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendukung wacana pemerintah untuk mengakhiri kebijakan siswa otomatis naik kelas. Penilaian terhadap capaian belajar dinilai penting untuk mendorong motivasi siswa sekaligus menjaga mutu pendidikan.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai, kenaikan kelas perlu didasarkan pada hasil asesmen atau penilaian pembelajaran, bukan diberikan secara otomatis kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan penguasaan kompetensi.

Baca jugaPernyataan Gibran Dibantah Kabakom, Prabowo Disebut Tak Mungkin Sarankan Fight di PTUN

“Namanya belajar, perlu adik-adik diases supaya ada motivasi, supaya ada hasil yang lebih baik,” kata Unifah, Jumat (9/10/2026), dikutip dari Liputan6.com.

Iklan

Menurut Unifah, penilaian diperlukan untuk memastikan siswa benar-benar menguasai materi dan kompetensi yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dengan demikian, capaian siswa yang rajin belajar tidak disamakan begitu saja dengan mereka yang belum memenuhi standar.

Baca jugaPrabowo Minta Gibran Tetap Fight, Polemik Ijazah Berlanjut ke PTUN

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bertujuan menciptakan perbedaan strata antarsiswa, melainkan memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

“Bukan otomatis, walaupun pendidikan itu adalah hak, tapi untuk mencapai level tertentu ya dia harus ikut ujian,” ujarnya.

Baca jugaDua Setengah Jam Bersama Prabowo, Gibran Bicara soal Mundur dari Wapres

Dukungan PGRI itu muncul setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan wacana pemberlakuan kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027.

Wacana tersebut masih memerlukan kajian akademik dan masukan para pakar sebelum ditetapkan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme penilaian memiliki indikator yang jelas dan diterapkan secara adil.

Dengan penilaian yang terukur, keputusan kenaikan kelas diharapkan mencerminkan kemampuan siswa sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran.


Penulis: Candra

Editor: Aam

Sumber: Liputan6.com

Iklan

Berita Terkait

Komentar

Tinggalkan komentar

Komentar akan tampil setelah dimoderasi redaksi.