UPDATE
Pernyataan Gibran Dibantah Kabakom, Prabowo Disebut Tak Mungkin Sarankan Fight di PTUN • Prabowo Minta Gibran Tetap Fight, Polemik Ijazah Berlanjut ke PTUN • Membaca Posisi Gibran di Pemerintahan dan Masa Depan Politik Keluarga Jokowi • Dua Setengah Jam Bersama Prabowo, Gibran Bicara soal Mundur dari Wapres • Data OPD Tak Sinkron, Sumenep Siapkan Aturan Satu Data • Dari Usia Dini hingga Veteran, 339 Peserta Bersaing di Bupati Cup Sumenep • Luas Tambak Menyusut, Pemkab Sampang Genjot Kualitas Garam Rakyat • Ratusan ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Fauzi Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
Beranda › Pemerintahan › Detail berita
Pemerintahan

Perlindungan Nelayan Sumenep Masih Minim, 25 Ribu Orang Belum Terdaftar BPJS

Penulis: arusmaduraMinggu, 8 November 2026 · 05.38 WIB
Iklan
Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. (Foto: Arusmadura)

SUMENEP, arusmadura.com – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum menjangkau seluruh pekerja sektor perikanan. Dari sekitar 35.000 nelayan, baru 9.000 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Sumenep, Joko Satrio, menyebut masih banyak nelayan yang belum mendapatkan perlindungan tersebut.

Baca jugaData OPD Tak Sinkron, Sumenep Siapkan Aturan Satu Data

“Sudah sekitar 9.000 yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Iklan

Ia menjelaskan, jumlah keseluruhan nelayan di Sumenep diperkirakan mencapai 35.000 orang. Dengan demikian, sekitar 25.000 nelayan lainnya masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca jugaRatusan ASN Sumenep Terima Satyalancana Karya Satya, Fauzi Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

“Sementara total ada sekitar 35.000 nelayan di Sumenep. Jadi ada sekitar 25.000 nelayan belum memiliki BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurut Joko, pendaftaran nelayan dilakukan melalui Dinas Perikanan maupun Dinas Ketenagakerjaan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).

Baca jugaPeredaran Pil Berlogo Y Terbongkar di Kacongan, Dua Pemuda Diamankan

Kartu Kusuka merupakan identitas resmi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengurusannya dapat dilakukan secara perorangan dengan melampirkan dokumen kependudukan.

“Bisa perorangan, dengan menunjukkan KTP, KK,” jelasnya.

Bagi nelayan yang memiliki kapal, pengajuan Kusuka juga harus dilengkapi dokumen data kapal. Setelah memiliki kartu tersebut, nelayan dapat melanjutkan proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.


Editor : Aam

Iklan

Berita Terkait

Komentar

1 Komentar

Tinggalkan komentar

Komentar akan tampil setelah dimoderasi redaksi.